WORKSHOP INVESTASI SOSIALISASI OSS DAN BIMTEK LPKM ONLINE DI AULA DPMPTSP KAB. BOYOLALI


Dalam rangka peningkatan pelayanan Perizinan dan investasi, DPMPTSP Kabupaten Boyolali telah mengadakan Workshop Investasi Sosialisasi OSS dengan dihadiri tiga pilar yaitu Pengusaha, Satgas dan Instansi Vertikal , dengan  narasumber dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI dan BKPM RI, pada hari Kamis tanggal 11 Oktober Tahun 2018

Acara dibuka oleh Pj. Sekda kabupaten Boyolali yang dalam sambutannya  menekankan bahwa dalam rangka peningkatan perekonomian daerah dan mendukung pereokonomian nasional dan untuk meningkatkan pelayanana periziann yang mudah dan cepat serta untuk melaksanakan ketentuan Perpres No. 91 Tahun 2017  dan PP No. 24 Tahun 2018. 

Dalam sambutan  lainnya, saat ini banyak Kementerian yang belum menerbitkan NSPK untuk mendukung proses perizinan berusaha, karena banyak  kendala yang ditemui dilapangan antara lain SDM, jaringan internet di daerah serta sistem OSS yang terus mengalami penyempurnaan. Kendala lain bagi pelaku usaha yaitu harus membuat laporan LKPM melalui OSS.

Nara Sumber dari Kemenko Perekonomian (Bp. Marianto,SH,M.Hum)  memberikan penjelasan singkat tentang kebijakan OSS mulai dari latar belakang terbitnya PP 24 Tahun 2018  dan tahapan OSS dimana pelaku usaha mendaftar  melalui OSS apabila data yang diisi benar dan lengkap maka sistem OSS akan menerbitkan NIB yagn selanjutnya izin usaha dan Izin Operasional / komersial dengan komitmen.

Kendala dan tantangan sistem OSS antara lain belum berfungsinya Satuan Tugas  K/L dan Pemerintah Daerah  dan belum semua K/L menerbitkan NSPK serta masih banyak daerah yang belum memahami sistem OSS.

Adakpun dukungan dari Pemerintah Daerah yang utama adalah menetapkan Perda mengenai Perizinan dengan mengikuti PP 24 Tahun 2018 dan memfungsikan PTSP daerah untuk memberikan fasilitasi layanan informasi dan layanan berbantuan OSS.

Narasumber dari BKPM RI ( Bp. Aires indarnarto) menjelaskan sesuai dengan Peraturan BKPM No 7  Tahun 2018 bahwa LKPM merupakan laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi Penanam Modal yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala. Dengan mekanisme baru maka LKPM bagi kegiatan usaha yang belum berproduksi 3 bulan sekali dan LKPM bagi kegaiatan yang sudah berproduksi 3 bulan sekali.

 

Copyright © 2017 DPMPTSP Pemerintah Kabupaten Boyolali