Seminar Sehari Pedoman Perizinan Usaha Badan Hukum dan Badan Usaha Melalui OSS dengan Ikatan Notaris Indonesia Pengda Boyolali


DPMPTSP Kabupaten Boyolali selaku garda terdepan dalam mengawal visi Bupati “Pro Investasi” terus melakukan peningkatan pelayanan perizinan dan investasi kepada masyarakat. Sehubungan dengan ditetapkannya PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS), maka pemohon izin dapat mendaftarkan perizinannya secara online melalui laman (OSS) darimana saja dan kapan saja tanpa harus datang di DPMPTSP. Namun demikian yang terjadi dilapangan banyak keluhan masyarakat/pemohon izin yang merasa kesulitan dengan sistem tersebut, untuk mengantisipasi hal tersebut para petugas DPMPTSP menyiapkan sarana dan prasaranan serta SDM yang mampu menjawab kesulitan para pemohon tersebut, bahkan selalu siap apabila diminta oleh masyarakat, OPD terkait maupun dari kalangan investor untuk melaksanakan pendampingan maupun sosialisasi. Pada hari Selasa tanggal 6 Nopember 2018 bertempat di Hotel  Lor In Syariah, Jln Adi Sucipto, Colomadu, Karanganyar, Ikatan Notaris Indonesia (INI) se-Solo Raya mengundang DPMPTSP untuk menjadi Nara Sumber (Key Note Speaker) untuk menjelaskan mekanisme dan proses Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission). Dalam kesempatan ini Kepala DPMPTSP Kabupaten Boyolali melalui Kepala Bidang Pelayanan Perizinan menjelaskan  dihadapan para Notaris bahwa pemohon izin dapat mendaftarkan perizinannya secara online melalui laman (OSS) oss.go.id dengan persyaratan:

  1. Membawa KTP, NPWP dan Email aktif;
  2. Membawa Akta pengesahan dari notaris (baik perorangan atau non perorangan);
  3. Untuk Non Perorangan (Perseroan Terbatas/PT, Perusahaan Umum, Perusahaan Umum Daerah, Badan Hukum lainnya yang dimiliki oleh Negara, Badan Layanan Umum, Lembaga Penyiaran, Badan Usaha yang didirikan oleh Yayasan, Koperasi, Persekutuan Comanditer/CV, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata);
  4. Nantinya izin yang di dapat berupa Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Usaha, Izin operasional/Komersial;
  5. Bagi Pemohon izin yang sudah mendaftar melalui OSS dan memiliki NIB, dan memperoleh Izin Usaha, Izin lingkungan, Izin Lokasi dan Izin Operasional/Komersial untuk segera memenuhi komitmen dan diserahkan ke DPMPTSP Kabupaten Boyolali berupa:
  1. IMB;
  2. SPPL/UKL/UPL/AMDAL sebagai komitmen izin lingkungan;
  3. Rekomendasi Teknis dari Kantah/ATR dan DPMPTSP untuk Izin Lokasi;
  4. Rekomendasi teknis dari Dinas Terkait sesuai KBLI atau Bidang Usahanya.
  1. Selanjutnya komitmen tersebut bisa di notifikasi oleh DPMPTSP agar perizinan yang diperoleh menjadi aktif.
  2. Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan atas pelaksanaan perizinan berusaha, apabila dalam pengawasan terdapat ketidaksesuaian atau penyimpangan dalam pemenuhan komitmen, Pemerintah Daerah mengambil tindakan dapat berupa:
  1. Peringatan;
  2. Penghentian sementara kegiatan berusaha;
  3. Pengenaan denda administrasi; dan/atau
  4. Pencabutan perizinan berusaha.

Demikian tandas Kabid. Pelayanan, setelah selesai penyampaian materi dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab serta praktik langsung cara mendaftar melalui OSS ini.

Tanggapan dari beberapa peserta mengapresiasi dan salut  atas penjelasan yang disampaikan dari DPMPTSP Kabupaten Boyolali dapat memberikan pencerahan yang gamblang kepada para audience. Pada kesempatan Kepala DPMPTSP Kabupaten Boyolali EL. Rusdijanti Hardjoloekito SH. Menegaskan bahwa dalam rangka menumbuhkan iklim investasi dan kemudahan berusaha di Kabupaten Boyolali kami akan mengawal langsung untuk mewujudkan slogan “Boyolali surganya para Investor “

Copyright © 2017 DPMPTSP Pemerintah Kabupaten Boyolali