Sejarah

                      pelayanan umum kepada masyarakat merupakan perwujudan dari fungsi aparatur Negara sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat, sehingga dalam penyelenggaraannya harus senantiasa ditingkatkan kwalitasnya.

Sejalan dengan semakin meningkatnya kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta adanya tuntutan masyarakat, maka seluruh jajaran aparatur pemerintah perlu memiliki komitmen yang sama dan kuat untuk membenahi seluruh aspek pelayanan publik yang baik, melalui penataan sistem pelayanan publik yang efektif dan efisien sehingga benar-benar dapat diwujudkan pelayanan umum yang prima.

Pelayanan perizinan merupakan salah satu aspek pelayanan publik yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat. Sebagai satu produk kebijakan publik pelayanan perizinan harus mampu menampakkan semangat “Good Governance” yakni bersinerginya 3 (tiga) pilar pembangunan yaitu pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.

Untuk meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat utamanya untuk mempercepat penyelesaian perizinan bagi penanam modal di daerah dikeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 1998 tentang Pelayanan Perizinan Satu Atap yang ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu di Propisni Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 1998 dan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 1999 tersebut diatas Kabupaten Boyolali di bentuk Unit Pelayanan Terpadu (UPT) dengan Surat Keputusan Bupati Boyolali Nomor 06.1/870 Tahun 1999 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu. Dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 Kedudukan UPT ditingkatkan menjadi Kantor Pelayanan Terpadu (KPT). Pada tahun 2008 KPT dirubah menjadi Kantor Perizinan dan Penanaman Modal (KPPM) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali, kedudukan Kantor Perizinan dan Penanaman Modal (KPPM) ditingkatkan menjadi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPM P2T)

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16); kedudukan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPM P2T) menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).


Dokumen :


Copyright © 2017 DPMPTSP Pemerintah Kabupaten Boyolali