Selasa (19/7/2022) -Kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja DPMPTSP Kabupaten Boyolali dihadiri oleh Bupati Boyolali, Wakil Bupati Boyolali, Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali, Asisten II Sekda Kabupaten Boyolali, Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali, Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Boyolali dan seluruh ASN DPMPTSP Kab Boyolali.

Paparan dibuka oleh Kepala DPMPTSP Kab. Boyolali Bp. Purnawan Raharjo, S.Pd, MM yang menjelaskan tentang tujuan Kinerja DPMPTSP adalah meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi dengan sasaran meningkatkan nilai investasi dan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan sasaran meningkatkan kapasitas kelembagaan perangkat daerah, hambatan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja DPMPTSP serta strategi dalam mengatasi hambatan serta target dan realisasi capaian sasaran kinerja.

Bupati Boyolali Bp. M. Said Hidayat, SH memberikan pengarahan tentang kemudahan perijinan berusaha yang pada prakteknya masih ditemukan hambatan terkait pelayanan perijinan sehingga perlu adanya solusi cepat dan akurat terkait permasalahan tersebut dari segenap OPD terkait sehingga kemudahan perijinan di Boyolali dapat tercapai. Kemudahan perijinan bertujuan untuk menurunkan angka kemiskinan, mensejahterakan rakyat dan menyelesaikan permasalahan sosial di Kabupaten Boyolali. Kemudahan ini akan berdampak pada peningkatan kebutuhan tenaga kerja dan meningkatkan perekonomian Boyolali, serta terkait dengan kegiatan pembuatan peta dasar potensi investasi di Boyolali agar dikuatkan koordinasi dengan OPD teknis lain.

Dari Wakli Bupati Boyolali Bp. Wahyu Irawan, SH yakni terkait dengan mendukung Visi-Misi Boyolali yakni Boyolali pro Investasi dagar dapat dilakukan percepatan kegiatan dan pencapaian target-target kinerja di DPMPTSP dalam rangka pencapaian Visi-Misi tersebut.

Kemudian arahan dari Bapak Asisten II Insan Adi Asmono dalam paparan yang disampaikan masih ada kekurangan terkait belum disampaikannya dukungan penanggulangan kemiskinan serta terkait dengan peta potensi investasi agar dapat bekerjasama dengan BKD yang telah memiliki peta bidang dan kedepannya dapat disinkronkan dengan NIK.