Prestasi dan Penghargaan 2013 - 2020

PRESTASI DPMPTSP 2013-2023
PRESTASI / PENGHARGAAN DPMPTSP
- Penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia kepada Bupati Boyolali sebagai Nominator Terpilih Innovative Government Award (Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif Tahun 2013)
- Penghargaan 5 Besar Investment Award sebagai Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Bidang Penanaman Modal Kabupaten/Kota Terbaik Tahun 2014 dari BKPM RI;
- Penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2015 dari Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi.
- Juara 3 Penghargaan PTSP Terbaik se-Indonesia Tahun 2016 dari BKPM RI;
- Penghargaan Medali Perak sebagai Kabupaten/Kota Pro Investasi dari Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016;
- Masuk Babak II Nominasi UNPSA (United Nation Public Service Award) Tahun 2017.
- Penghargaan WOW Public Service Excellence 2017 dari MarkPlus.Inc yang bekerjasama dengan majalah Makerteers.
- Ditunjuk Kementerian Dalam Negeri sebagai Role Model Replikasi Bidang Pelayanan Perizinan dengan Locus Replikasi di DPMPTSP Kab. Lebak Prov. Banten dan DPMTPSP Kab. Musirawas Prov. Sumatera Selatan Tahun 2017.
- Penghargaan Indonesia Awards Tahun 2017 dari iNews Jakarta dengan kategori Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dalam pelayanan perizinan terpadu satu pintu (PTSP).
- Nominator Innovative Goverment Award Tahun 2017 dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Nominator Leadership Award Tahun 2017 dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Penghargaan Mitra Kerja Utama Tahun 2017 dari KPP Pratama Boyolali.
- Penghargaan Public Service Of The Year Jawa Tengah 2018 dari MarkPlus.Inc yang bekerjasama dengan majalah Makerteers.
- Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Tahun 2018 Kategori Sangat Baik (MENPAN RB)
- Nominasi investment award PTSP Kabupaten terbaik 2018.(BKPM)
- Kabupaten Pro Investasi 2018 (PROV JATENG)
- Mitra Strategis terbaik 2018 (Bank Indonesia)
- Penghargaan Kepatuhan terhadap Undang –Undang Sangat Tinggi 2018 (Ombudsman Republik Indonesia)
- Meraih Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Tahun 2019 (KEMENPAN RB)
- Role Model Pelayanan Publik Kategori Sangat Baik 2019 (KEMENPAN RB)
- Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Sangat Baik 2020 (KEMENPAN RB)
- Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Sangat Baik 2021 (KEMENPAN RB )
- Investment Chalengge Tahun 2021 5 Besar (Dari BI)
- Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Sangat Baik 2022 (KEMENPAN RB )
- Penilaian Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha dari Kementrian Investasi/ BKPM Tahun 2022 dengan nilai 87,33 Kategori Sangat Baik (KEMENTRIAN INVESTASI/BKPM)
- Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dari Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2022 dengan nilai 93,05 dengan Kategori A/Kualitas Tertinggi (OMBUDSMAN RI)
- MCP KPK Area Perizinan Tahun 2022 dengan nilai 100 %.
- Penghargaan dari Kementerian Investasi /BKPM sebagai Nomine atas Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) Tahun 2023, dengan meraih peringkat 4 (empat) nasional.
- Penyelenggara Mal Pelayanan Publik dengan Predikat Sangat Baik Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 816 Tahun 2023 tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Tahun 2023 memperoleh predikat Sangat Baik.
- Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 dari Ombudsman Republik Indonesia dengan nilai 97,07 kategori Zona Hijau dengan Kualitas Tertinggi dari Ombudsman Republik Indonesia
- Sesuai dengan Perpres 42 Tahun 2020 Tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi Kepada Kementerian Negara/lembaga dan Pemerintah Daerah, dalam Bab IV pasal 16 yaitu Untuk meningkatkan Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha,Pemerintah memberikan Penghargaan dan/atau Sanksi, dan sesuai pasal 10 ayat 3 penghargaan atas Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Percepatan Pelaksanaan Percepatan Berusaha berupa DID (Dana Insentif Daerah)
- Berdasarkan Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha Tahun 2023 dimana memperoleh hasil peringkat 4 (empat) Nasional, menurut data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Pemerintah kabupaten Boyolali memperoleh Dana Insentif Daerah sebesar 7 Milyar dari Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha Tahun 2023.
- Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 dari Ombudsman Republik Indonesia dengan nilai 98,68 kategori Zona Hijau dengan Kualitas Tertinggi dari Ombudsman Republik Indonesia
- Penyelenggara Mal Pelayanan Publik dengan Predikat Baik Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 661 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Tahun 2024 memperoleh predikat BAIK.
- Berdasarkan Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha Tahun 2024 dari Kementrian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM maka Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten Boyolali Tahun 2024 memperoleh predikat SANGAT BAIK.
Dokumen :